COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Abstract

Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang termiskin keempat di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023. Persentase kemiskinan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan sehingga mencapai angka tertinggi di tahun 2023 14,13% (kondisi tahun 2017=14,24%). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kenaikan kemiskinan ini antara lain bencana alam banjir dan dampak pengeringan irigasi. Tujuan PKM ini adalah untuk mendeskripsikan “collaborative governance” dalam pengentasan kemiskinan di Musi Rawas.  Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan teoritis dari “Ansell and Gash (2007)”. Hasil kajian menunjukkan bahwa “collaborative governance” dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Musi Rawas tidak efektif dilihat dari “kondisi awal, design” institusional, “kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi” disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggungjawab dan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas (TKPKD) dalam penanggulangan kemiskinan merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dipandang perlu adanya penyamaan persepsi tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin kevalidannya.